KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli (RR) mengingatkan, politik luar negeri Indonesia harus bebas & aktif, jangan manut kepada kepentingan hegemony negara-negara adi-daya. Dalam 4 tahun terakhir Indonesia semakin condong ke salah satu negara adi-daya yakni China (RRC), berikan proyek pelabuhan strategis Medan & Bitung ke RRC. Keduanya adalah choke-points ALKI 1 & 2. Sementara dalam debat capres Sabtu kemarin, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pelabuhan bukan sekedar untuk ekonomi, namun juga untuk pertahanan dan keamanan.
RR juga mengatakan, sistem, teknologi, online hanya alat bantu, bukan tujuan. ''Tujuan utama untuk membuat rakyat lebih sejahtera. Sistem pajak, misalnya, sudah online. Tapinya tax ratio masih rendah, hanya 11%. Itu terjadi kebijakan pajak tidak optimal. Sehingga semakin tergantung dengan utang,'' kata RR.
RR, Mantan Menko Kemaritiman, Rizal Ramlimengkritik pemerintahan Jokowi. Dirinya mengatakan berdasar undang undang, Indonesia ini harusnya berada di tengah dan tidak memihak siapapun.
"Kita harus berada di tengah. Tidak boleh menjadi antek Amerika ataupun antek China," jelasnya seusai menjenguk Ahmad Dhani di Rutan Medaeng, Sabtu (30/03/2019).
Ia menjelaskan, Indonesia ini merupakan negara yang hebat dan negara yang besar. Dan seharusnya bebas aktif.
"Tapi selama pemerintahan Jokowi, makin lama makin mengikuti keinginan China. Dan itu tidak bagus. Apalagi khususnya soal lapangan pekerjaan," tambahnya.
RR melihat banyak tenaga kerja dari China yang bekerja di sini. Sedangkan rakyat Indonesia sendiri ingin bekerja.
Bahkan dirinya berani menyandingkan negara Indonesia dengan negara tetangga, yaitu Malaysia.
"Kenapa tidak berani kayak Malaysia. Malaysia bernegosiasi dengan China. Investasi boleh namun untuk tenaga kerja dari negara China dibatasi maksimum hanya 10 persen saja dan itu tenaga ahli," pungkasnya.(TRIBUN/BERBAGAISUMBER)