Konfrontasi - Pemerintah China menolak proposal Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam tentang pencabutan RUU Ekstradisi. Sebaliknya, pemerintah Beijing justru memerintahkan pemimpin Hong Kong itu untuk tidak menuruti tuntutan pengunjuk rasa.
Menurut pejabat senior pemerintah yang dikutip oleh Channel News Asia, tidak hanya meminta Lam mempertahankan RUU ekstradisi, Beijing juga meminta Lam untuk tidak membentuk penyelidikan atas kericuhan yang mewarnai demo Hong Kong. Dikatakan, permohonan penyelidikan tersebut mengacu pada tuduhan bahwa kepolisian bertindak berlebihan dalam menghadapi demonstran.
"Mereka bilang 'tidak' pada kelima tuntutan itu. Situasinya jauh lebih rumit daripada yang disadari kebanyakan orang," ujar sumber tersebut.
Awal musim panas ini, Lam mengajukan proposal ke China, berisi lima tuntutan utama demonstran Hong Kong. Lam berpendapat, dengan mengabulkan lima tuntutan demonstran dan menarik RUU ekstradisi mampu meredam ketegangan politik di wilayahnya, Channel News Asia mengabarkan pada Jumat (30/8/2019).
Dikabarkan, laporan Lam telah disusun sebelum pertemuan yang dipimpin oleh pejabat senior China di Shenzhen, 7 Agustus lalu. Pertemuan tersebut membahas tentang krisis politik di Hong Kong.
Dalam pertemuan tersebut, lima tuntutan pengunjuk rasa diperiksa kelayakannya. Saat itu, sempat dibahas pula kemungkinan untuk mengabulkan sejumlah tuntutan para demonstran, guna meredakan situasi.
Selain soal penarikan RUU ekstradisi, tuntutan lain yang dianalisis dalam proposal Lam adalah tentang penyelidikan independen terhadap protes.
Disampaikan pula bahwa pengunjuk rasa menolak istilah 'kerusuhan' sebagai gambaran dari perjuangan mereka mendapat hak demokrasi.
Sementara, dua tuntutan lain yang diajukan demonstran adalah pemilihan umum yang sepenuhnya demokratis, serta segera menuntaskan proses hukum bagi mereka yang telah ditangkap selama aksi protes berlangsung.
Dari semua tuntutan pokok yang diajukan demonstran, seorang pejabat senior pemerintah yang disamarkan identitasnya mengatakan, penarikan RUU ekstradisi dan penyelidikan independen menjadi hal yang paling ideal untuk dilakukan.
Dia menambahkan, mengabulkan dua hal tersebut akan menjadi langkah yang tepat untuk menenangkan massa. Sebaliknya, sikap diam Lam selama ini justru memicu amarah yang semakin besar.
Untuk diketahui, RUU ekstradisi menjadi salah satu masalah utama yang mendorong terjadinya protes. Menanggapi protes terhadap RUU tersebut, Lam akhirnya menangguhkannya. Namun, dirinya tidak mengatakan secara tegas bahwa RUU itu telah benar-benar ditarik.
Hingga saat ini, pemerintah Beijing masih kukuh pada pendiriannya, menuduh ada campur tangan asing di balik demonstrasi yang telah berlangsung selama berminggu-minggu itu. China berkali-kali memperingatkan negara lain untuk tidak ikut campur soal krisis politik Hong Kong. (mrdk/mg)