Konfrontasi - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, menunjukkan negara hadir dalam menyelesaikan sengketa dengan China. Menurut Mahfud, kehadiran Presiden Jokowi menunjukan kalau Natuna milik sah Indonesia.
"Ya bagus, itu follow up dari perintah presiden dalam rapat kabinet terakhir itu bahwa kita negara harus hadir di Natuna untuk menunjukkan bahwa itu milik kita," kata Mahfud di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).
Mahfud mengungkapkan bakal ke Natuna bersama ratusan nelayan. Menurut dia, sudah ada 470 nelayan mendaftar untuk berlayar ke Natuna.
"Besok saya akan mengerahkan nelayan-nelayan. Sudah ada 470 nelayan dengan kapalnya, mendaftar mau ke sana untuk meramaikan Natuna untuk membuktikan bahwa itu milik kita," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Perihal fasilitas dan biaya operasional para nelayan, Mahfud menegaskan kalau hal tersebut tak usah dipikirkan. Menurutnya, saatnya ini terpenting adalah merebut kembali Natuna.
"Ya nantilah sedang dibicarakan, yang penting idenya dulu, kalau itunya nanti kan gampang, nantilah, pokoknya itu akan jalan. Biaya dan sebagainya, dari mananya, itu sedang hari ini di sana (Natuna) sedang rapat lintas kementerian," kata dia.
Tegaskan Natuna Milik Indonesia
Indonesia hingga kini belum mengambil sikap tegas atas masuknya kapal China ke perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kedua negara hingga kini masih belum mengambil keputusan bersama.
Mahfud menjelaskan, diplomasi tidak bisa selesai pagi ngomong dan sore selesai. Menurut dia, kunjungan Presiden Jokowi menegaskan bahwa Natuna merupakan bagian Indonesia.
"Kan pemerintah sudah mengambil langkah-langkahnya akan mempertahankan hak berdaulat atas Natuna Utara atau Laut Cina Selatan akan mempertahankan hak berdaulat tidak akan nego soal kepemilikan tentang hak itu yang sudah diperoleh secara hukum internasional," pungkasnya.(mrdk/mg)